RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) adalah dokumen perencanaan desa yang memuat penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen ini disusun oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilaksanakan setiap tahun.

Berikut adalah poin-poin penting mengenai RKP Desa:

• Fungsi Utama: Sebagai pedoman atau acuan resmi bagi pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan, mengarahkan pembangunan tahunan, serta menjadi dasar dalam penyusunan RKA Desa dan APBDes.

• Waktu Penyusunan: RKP Desa untuk tahun anggaran berikutnya biasanya mulai disusun pada bulan Juli dan sudah harus ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes) paling lambat pada akhir bulan September tahun berjalan.

• Komponen Isi RKP Desa:

  1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun Sebelumnya: Menilai capaian program dan kegiatan yang sudah berjalan pada tahun lalu.

  2. Prioritas Program dan Kegiatan: Daftar kegiatan pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat, hingga penanggulangan darurat yang akan diprioritaskan pada tahun anggaran mendatang.

  3. Daftar Usulan Kegiatan: Rencana kegiatan yang didanai secara swadaya oleh masyarakat, bersumber dari APBDes, maupun yang diusulkan kepada pemerintah tingkat di atasnya (kecamatan, kabupaten, provinsi, atau pusat).

  4. Tim Pelaksana: Penunjukan tim atau penanggung jawab yang akan melaksanakan program kegiatan tersebut.

Singkat kata, jika RPJM Desa adalah peta jalan pembangunan untuk 6 tahun kepemimpinan kepala desa yang dirubah terkait Perubahan Undang-Undang Desa menjadi 8 tahun Kepemimpinan Kepala Desa, maka RKP Desa adalah langkah-langkah konkret atau target operasional yang akan dikerjakan pada tahun tersebut saja.